Polandia Kenang 85 Tahun Serangan Nazi di Upacara Westerplatte

Montiniradio.com – Polandia memperingati 85 tahun pecahnya Perang Dunia II dengan menggelar upacara di Westerplatte, pantai Baltik, yang menjadi saksi serangan pertama Nazi Jerman. Upacara ini dimulai saat matahari terbit, mengingatkan pada serangan mematikan yang mengawali konflik global tersebut (1/9). Peristiwa bersejarah ini tidak hanya mengenang awal perang, tetapi juga jutaan korban yang jatuh akibat perang tersebut, termasuk enam juta warga Yahudi yang tewas dalam Holokos, setengah di antaranya merupakan warga Polandia.

Hampir enam juta rakyat Polandia kehilangan nyawa mereka dalam perang yang merenggut lebih dari 50 juta korban di seluruh dunia. Dalam peringatan tahunan ini, Perdana Menteri Donald Tusk menekankan pentingnya mengenang pelajaran dari Perang Dunia II, terutama dengan situasi geopolitik yang terjadi di Eropa saat ini. “Perang ini kembali datang dari timur,” ujar Tusk, merujuk pada konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, serta mendesak anggota NATO untuk mempertahankan pertahanan mereka terhadap ancaman serupa.

Serangan yang dilancarkan Adolf Hitler ke Polandia memicu Inggris dan Prancis untuk menyatakan perang terhadap Nazi Jerman, yang kemudian diikuti oleh invasi Uni Soviet pada 17 September. Konflik tersebut kemudian mempertemukan dua kubu besar, yaitu Poros yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang, melawan Sekutu yang akhirnya menang di bawah pimpinan Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat.

Presiden Polandia Andrzej Duda turut menghadiri upacara peringatan di Kota Wielun, lokasi di mana bom pertama Jerman dijatuhkan 85 tahun lalu. Dalam pidatonya, Duda menegaskan bahwa permintaan maaf dari Jerman tidak cukup untuk menghapus luka sejarah. Ia juga menyerukan pampasan perang sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian besar yang diderita Polandia akibat pendudukan Nazi, sembari menambahkan bahwa masalah ini masih jauh dari penyelesaian. Pemerintah Polandia yang sekarang juga terus mendesak kompensasi keuangan dari Jerman, melanjutkan tuntutan yang sebelumnya diangkat oleh partai populis Hukum dan Keadilan (PiS). (VOA)