Era Baru Pemerintahan Daerah : Presiden Prabowo Lantik 961 Pemimpin Terpilih
Written by Radio Montini on Februari 20, 2025
Era Baru Pemerintahan Daerah, Presiden Prabowo Subianto melantik secara serentak 961 kepala daerah terpilih hasil pilkada Serentak 2024. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali di gelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Pelantikan ini melibatkan Presiden Prabowo sebagai pejabat yang melantik, kepala daerah terpilih yang terdiri dari 33 Gubernur dan Wakil Gubernur Memimpin provinsi di seluruh indonesia, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati Memimpin kabupaten di berbagai wilayah, serta 85 Walikota dan Wakil Walikota Memimpin kota-kota di seluruh negeri. Total keseluruhan pejabat yang dilantik mencapai 961 orang, yang siap mengemban amanah untuk memajukan daerah masing-masing.
Namun, tidak semua daerah mengikuti pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta. Terdapat 40 perkara yang masih dalam tahap sidang Mahkamah Konstitusi, yakni tiga provinsi, tiga kota dan 34 kabupaten, termasuk di wilayah Aceh, serta dua kabupaten/kota (Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang) yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang karena kotak kosong menang.
Pelantikan berlangsung pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebelum acara pelantikan, para kepala daerah mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka.
Dilansir dari laman Kompas Tv, Pada pukul 09.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di tenda besar. Kemudian, setengah jam kemudian, yakni pukul 09.30 WIB, para kepala daerah akan berbaris, dibagi menjadi 30 pleton/kelompok, serupa dengan yang telah disimulasikan dalam Gladi Bersih kemarin. Lalu, para kepala daerah akan menjalani kirab dengan berjalan menuju Istana Kepresidenan dengan iringan dari drum band IPDN.Selanjutnya, pada pukul 10.00 WIB, mereka akan menjalani pelantikan di Istana Negara.
Pemilihan tanggal 20 Februari 2025 sebagai hari pelantikan ditetapkan oleh Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025. Tanggal ini dipilih untuk memastikan semua proses hukum terkait hasil pilkada telah selesai, sehingga pelantikan dapat dilakukan secara serentak.
Setelah tiba di lokasi acara, upacara dimulai dengan menyanyiukan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Kemudian, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementrian Sekretariat Negara, Ninik Purwanti, membacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubenur Masa Jabatan 2025-2030. Selanjutnya, Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota.
Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Presiden Prabowo, dengan enam perwakilan kepala daerah dari berbagai agama berada di barisan depan. Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).
Setelah pengucapan sumpah, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada keenam perwakilan tersebut, diikuti dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dan Presiden. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi para pemimpin daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Selain itu, pelantikan serentak ini juga diharapkan dapat mempercepat implementasi program-program strategi di daerah, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baru dan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan tercipta percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh penjuru Tanah Air.
Para kepala daerah yang dilantik juga diharapkan dapat menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Mereka diamanatkan untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga di daerah masing-masing.
Dengan pelantikan ini, Indonesia memasuki babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Setelah pelantikan, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti retret di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang. Retret ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat serta memberikan pembekalan mengenai ketahanan nasional.
