KEPERCAYAAN HANCUR! DPR DESAK KAPOLRES NGADA DIHUKUM TANPA AMPUN

Montiniradio – Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan tindakan asusila yang menjerat Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, terus menuai kecaman. Anggota DPR RI mendesak agar aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya tanpa ada keringanan.

Kasus ini terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini ditangani oleh Mabes Polri. Kasus ini mencuat pada Februari 2025 setelah Divisi Propam Mabes Polri menangkap AKBP Fajar. Sebagai pejabat kepolisian, AKBP Fajar seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Namun, dugaan keterlibatannya dalam tindak kejahatan justru menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.  Tidak hanya masyarakat, anggota DPR RI juga turut angkat bicara dan menuntut agar pelaku dihukum tanpa ampun.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh ditangani dengan hukuman ringan. “Kami menuntut agar pelaku dihukum maksimal, bahkan hukuman seumur hidup atau hukuman mati harus dipertimbangkan. Tidak ada alasan untuk memberikan keringanan bagi pelaku yang telah merusak masa depan anak-anak dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap kepolisian,” ujar Selly dalam keterangannya.

Pihak Mabes Polri telah memastikan bahwa AKBP Fajar dicopot dari jabatannya dan sedang menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, banyak pihak yang menilai bahwa pemecatan saja tidak cukup. “Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jika terbukti bersalah, dia harus dihukum seberat-beratnya,” tegas salah satu anggota DPR lainnya.

Kasus ini mengingatkan publik pada skandal serupa yang pernah mengguncang institusi kepolisian. Sebelumnya, beberapa oknum polisi juga terlibat dalam kasus narkoba dan kejahatan seksual, tetapi hukuman yang diberikan dinilai terlalu ringan. Oleh karena itu, DPR dan masyarakat mendesak agar kali ini tidak ada kompromi dalam penegakan hukum.

Kepercayaan publik terhadap kepolisian tengah diuji. Jika aparat penegak hukum tidak bertindak tegas, maka krisis kepercayaan terhadap institusi ini akan semakin dalam. DPR RI dan masyarakat kini menunggu langkah konkret dari aparat hukum untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

(N Denlino)