LINDUNGI KEDAULATAN LAUT, VMS JADI SENJATA WAJIB

Montiniradio – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) pada seluruh kapal perikanan berizin pusat. Langkah ini dinilai sebagai senjata strategis untuk menangkal ancaman illegal fishing dan menjaga kedaulatan laut nasional. (

Mulai 1 Januari 2025, semua kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut dari pantai diwajibkan memasang VMS. Perangkat ini memungkinkan pemerintah memantau pergerakan kapal secara real-time untuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal.

“VMS adalah alat vital dalam menjaga perairan kita dari eksploitasi ilegal. Kami tidak akan toleransi terhadap kapal yang tidak patuh,” tegas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Kebijakan ini diterapkan oleh KKP dan berlaku bagi seluruh pemilik kapal perikanan yang memiliki izin dari pemerintah pusat. Pemantauan dilakukan lewat sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) berbasis satelit.

Penerapan VMS berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, terutama di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan wilayah rawan penangkapan ikan ilegal seperti perairan Natuna, Maluku, dan Papua.

Kebijakan ini mulai efektif 1 Januari 2025, dengan masa transisi hingga 31 Desember 2025. Setelah itu, kapal tanpa VMS tidak akan diberi izin operasi.

Menurut KKP, kerugian negara akibat praktik illegal fishing mencapai triliunan rupiah per tahun. Dengan VMS, pengawasan jadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

Kapal wajib mengaktifkan VMS 24 jam selama di laut. Data akan dikirim ke pusat pengawasan KKP. Pelanggaran, seperti mematikan VMS atau memalsukan sinyal, akan dikenai sanksi administratif dan pidana.

Sebagai pembanding, negara seperti Australia dan Jepang sudah lebih dahulu menerapkan VMS secara ketat dan terbukti menurunkan angka illegal fishing secara signifikan. Dengan kebijakan serupa, Indonesia berharap menjadi contoh negara maritim yang berdaulat dan modern dalam pengelolaan laut.

Penerapan VMS bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum laut, menjaga sumber daya ikan, dan melindungi hak berdaulat bangsa Indonesia. Seperti dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Laut bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga simbol kedaulatan bangsa. VMS adalah perisai kita.”