Berubah Menjadi Coast Guard Indonesia, Bakamla: Bagian Penyesuaian Kondisi Terkini

Montiniradio, Manado- Isu perubahan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan kian menjadi hangat. Pasalnya Isu perubahan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Coast Guard Indonesia telah menjadi bahan pembicaraan di DPR, tinggal menunggu terbitan peraturan pemerintah. Hal tersebut diungkapkan kolonel Vence Komaling, analisis kebijakan ahli madya Bakamla Manado, saat jumpa pers di ballroom hotel Luwansa Manado, Jumat 20 September 2024.

“Ada hal yang sekarang lagi isu, terkait dengan Bakamla di mana Bakamla berdasarkan UU no 32 tahun 2014 tentang kelautan bahwa ini sudah selesai dibahas di DPR tinggal mungkin terbitan peraturan pemerintah terkait dengan perubahan UU tersebut di mana Bakamla ini berubah menjadi Cost Guard,” ungkap Komaling.

Komaling kemudian membeberkan tentang alasan atau latar belakang terjadinya perubahan ini: “kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini, Bakamla ini hanya memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan memeriksa. Menyidik kita belum menerima wewenang sehingga, dasar-dasar inilah Bakamla membuat perencanaan untuk melakukaan perubahan,” jelas dia.

Sementara maraknya isu perubahan itu, di hadapan para jurnalis, Komaling memberikan informasi tentang situasi terkini yang tengah dihadapi Bakamla Manado.

“Bulan lalu (Agustus 2024) kapal patroli kita sempat memeriksa salah satu KM Lavas yang bermuatan kayu tetapi sudah diolah dan kapal itu kita lepas karena tidak cukup alat bukti mendukung untuk kita menangkap, sehingga kita melimpahkan kapal itu kepada penyidik. Kapal ini kita lepas karena olahan kayu ini menjadi persoalan, karena olahan kayu ini berbentuk serbuk,” ujarnya.

Komaling menegaskan bahwa masalah ini akan dilimpahkan ke pihak penyidik karena kurangnya bukti yang memadai dan terbatasnya wewenang Bakamla.

Diketahui Bakamla Indonesia memiliki 3 zona wilayah, yaitu zona barat yang berada di Batam, zona timur di Ambon dan zona tengah di Manado. (mwj)