Aturan Ketat Bali Tuai Sorotan Internasional Hebat
Written by Radio Montini on April 7, 2025
Montiniradio – Bali kembali menjadi sorotan dunia. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan sejumlah aturan ketat bagi wisatawan asing yang dianggap tidak menghargai budaya lokal, termasuk larangan bagi wanita yang sedang menstruasi untuk memasuki area pura.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa aturan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan wujud pelestarian nilai-nilai luhur budaya Bali. “Kami menghormati turis, tapi kami juga menuntut hal yang sama: hormati adat dan budaya kami,” ujarnya dalam konferensi pers (langsung).
Selain larangan masuk pura saat menstruasi, wisatawan juga diwajibkan berpakaian sopan, tidak boleh berperilaku tidak pantas di tempat suci, dan dilarang menggunakan plastik sekali pakai. Wisatawan juga dianjurkan menggunakan jasa pemandu lokal bersertifikat saat mengunjungi lokasi-lokasi budaya.
Aturan ini mulai berlaku sejak April 2025, menyusul berbagai insiden ketidaksopanan turis yang terekam di media sosial. Banyak dari mereka masuk ke pura dengan pakaian minim, melanggar norma kesopanan, hingga berfoto dengan pose tidak pantas.
Pemerintah membentuk satuan tugas budaya, bekerja sama dengan aparat dan pemangku adat. Hukuman bagi pelanggar bisa berupa denda, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke Bali.
Reaksi dunia internasional pun beragam. Media di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat menyoroti aturan ini dengan tajuk kontroversial, namun sebagian besar juga memahami konteks budaya yang dijaga oleh masyarakat Bali.
Beberapa negara seperti Jepang dan India juga memiliki aturan ketat di tempat ibadah. Di Jepang, pengunjung dilarang masuk kuil dengan alas kaki, sementara di India, wanita menstruasi dilarang masuk kuil Sabarimala berdasarkan tradisi pengunjung wajib melepas alas kaki serta menjaga kesopanan ekstrem.. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Bali bukan hal asing dalam konteks budaya dunia.
Meski menuai kontroversi di kalangan wisatawan asing, pemerintah Bali tetap pada pendiriannya. “Bali menyambut wisatawan dari seluruh dunia, tapi bukan berarti kami harus kehilangan identitas budaya kami,” tutup Koster. Ke depan, aturan ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian budaya yang berkelanjutan.
